Jurnal Sumut – Pada hari ini, Selasa, 10 Desember 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, sebuah aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan “RAKYAT SUMUT BERGERAK” berlangsung di depan kantor DPRD Sumatera Utara.
Mereka mendesak agar DPRD Provinsi Sumut segera menyelenggarakan Pilkada ulang di provinsi ini. Namun, aksi ini sepertinya lebih merupakan upaya untuk membuat gaduh dan tidak lebih dari sekadar spekulasi politik tanpa dasar yang jelas.
Aksi tersebut, yang seharusnya menjadi sarana untuk menyuarakan aspirasi, malah menunjukkan indikasi kuat adanya kepentingan tersembunyi.
Banyak yang menduga, aksi ini sengaja ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi, terutama yang berafiliasi dengan partai politik tertentu, yakni partai merah.
Tujuan mereka bukan untuk membangun Sumut, tetapi lebih kepada kepentingan politik yang sempit.
Lebih ironisnya, mayoritas peserta aksi tampaknya tidak memahami tujuan dan alasan dari demonstrasi yang mereka ikuti. Tim redaksi kami turun ke lapangan dan melakukan wawancara dengan beberapa peserta aksi, dan hasilnya sungguh mengejutkan.
Sebagian besar dari mereka mengaku tidak tahu apa yang sedang diperjuangkan dalam aksi tersebut. Mereka hanya mengikuti karena alasan yang sangat sepele: iming-iming uang, atau karena dipaksa oleh orang-orang yang mengorganisir aksi ini.
Ini adalah contoh nyata bagaimana gerakan seperti ini bisa disusupi oleh orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kekacauan untuk keuntungan pribadi.
Aksi yang dilakukan tanpa pemahaman yang jelas oleh para pesertanya hanya menunjukkan betapa mudahnya masyarakat dimanipulasi.
Mereka tak paham dengan apa yang mereka tuntut, dan lebih buruknya lagi, mereka menjadi alat untuk kelompok tertentu yang tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, aksi ini juga jelas melanggar hukum. Menurut Pasal 256 KUHP, setiap aksi yang digelar tanpa izin dari pihak berwenang adalah ilegal. Ini adalah pelanggaran hukum yang tidak bisa ditoleransi.
Aksi ini dilakukan tanpa surat izin yang sah, yang artinya mereka telah melanggar hak orang lain untuk beraktivitas dengan aman dan tenang. Kita sebagai masyarakat harus mematuhi aturan yang ada, apalagi dalam situasi yang sudah cukup genting ini.
Dampak dari aksi ini sangat merugikan. Bukan hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan di lingkungan sekitar.
Aksi yang tidak terkoordinasi dengan baik hanya menambah kemacetan dan kerusuhan di jalan-jalan. Sebagian besar masyarakat yang tidak terlibat dalam aksi ini terpaksa harus menanggung dampaknya, seperti harus terjebak dalam kemacetan atau merasa tidak aman dengan keberadaan kerumunan massa yang tak jelas tujuan dan tujuannya.
Masyarakat yang sebenarnya membutuhkan perhatian dari pemerintah, seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan, malah disibukkan dengan isu yang tak relevan dan hanya diciptakan untuk kepentingan segelintir orang.
DPRD Sumut, yang seharusnya fokus pada isu-isu besar yang mengarah pada pembangunan dan kesejahteraan, malah terjebak dalam drama politik yang tidak ada ujung pangkalnya. Ini adalah pemborosan waktu dan energi yang tidak seharusnya terjadi.
Kita tidak bisa membiarkan gerakan-gerakan seperti ini berkembang tanpa ada kontrol. Jika kita terus membiarkan tindakan-tindakan yang mengarah pada kerusuhan dan ketidakjelasan seperti ini, maka kita sedang merusak masa depan daerah kita.
Aksi-aksi yang tidak jelas tujuannya hanya akan memperburuk kondisi dan menambah ketegangan sosial di masyarakat.
Penting bagi kita semua untuk lebih cerdas dalam menilai setiap gerakan yang muncul. Kita harus menuntut agar setiap aksi yang digelar memiliki dasar yang jelas dan tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Jika ingin mengubah sesuatu, mari lakukan dengan cara yang benar, sah, dan bermanfaat bagi rakyat banyak, bukan dengan menciptakan kerusuhan yang hanya merugikan pihak lain.
Pada akhirnya, kita sebagai warga Sumut harus lebih peka terhadap manipulasi yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita terjebak dalam permainan politik yang hanya memperburuk keadaan.
DPRD Sumut harus fokus pada tugas utama mereka, yakni memajukan daerah dan kesejahteraan masyarakat, bukan terjebak dalam aksi-aksi yang hanya menambah keributan. Kita butuh solusi nyata, bukan sekadar aksi yang tidak punya tujuan jelas.
