JurnalSumut.id – Selama masa kepemimpinan Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Sumatera Utara, Pemprov lebih memilih membeli lahan bekas Medan Club senilai Rp 400 miliar dari pada memberikan layanan program kesehatan yang lebih baik bagi warganya.
Kepala Cabang BPJS Kesahatan Medan dr Yasmine Ramadhana Harahap mengungkapkan Provinsi Sumut masih kalah jauh dengan Provinsi Aceh di dalam capaian program Universal Health Coverage (UHC),dimana 23 kabupaten/kota di Aceh semuanya berstatus UHC.
Untuk di Pemprov Sumut hanya menggangarkan untuk 22.000 jiwa, sedangkan jumlah penduduk di Sumut 15 juta jiwa.
Nilai pembelian lahan Medan Club yang mencapai Rp 400 miliar memang menjadi sorotan. Pemprov Sumut berencana memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan publik, namun rencana detailnya masih terus diperdebatkan.
Indikasi korupsi terkait pembelian lahan ini muncul, karena sejumlah pihak meragukan nilai jual objektif lahan tersebut dan mempertanyakan proses lelang yang dilakukan.
Hingga saat ini, belum ada hasil investigasi resmi yang menyatakan adanya tindakan korupsi dalam kasus ini. Namun, berbagai pihak, termasuk lembaga anti-korupsi, masih terus memantau perkembangan kasus ini.
Maka hari ini, pada tanggal 8 November 2024 PW KAMMI Sumut (Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Sumatera Utara) melakukan aksi demonstrasi perihal tentang pembelian Medan Club oleh Pemerintah Provinsi Sumut senilai Rp. 457.000.000.000.
Pada APBD tahun 2022 sebesar Rp.300.000.000 dan sisanya Rp.157.000.000.000 pada APBD 2023. Pembelian Medan Club tersebut tidak masuk dalam RPJMD Sumatera Utara, sehingga PW KAMMI Sumut menduga adanya perbuatan melanggar hukum.
