Jurnalsumut.id – Gugatan yang diajukan oleh Edy Rahmayadi dalam sengketa Pilgub Sumut akhirnya kandas di Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan hasil sengketa Pilkada Sumut 2024 yang diajukan Cagub-Cawagub Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.
Hal itu dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam pembacaan putusan dismissal untuk perkara Pilgub Sumut dengan nomor 247/PHPU.GUB-XXIII/2025 pada Selasa (4/2) Gugatan ini, yang menyiratkan klaim adanya kecurangan dan ketidakberesan dalam proses pemilihan, ternyata tak mampu meyakinkan para hakim konstitusi.
Hasil tersebut bukan hanya menjadi pukulan telak bagi Edy dan tim hukumnya, tetapi juga menggambarkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengubah hasil pemilu secara paksa lebih pada upaya pembenaran diri yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.
Dalam proses gugatan tersebut, tim hukum Edy terlihat memaparkan argumen yang lebih berfokus pada kebohongan publik dan manipulasi narasi, ketimbang bukti yang sah dan valid.
Salah satu hal yang patut dipertanyakan adalah penggunaan klaim yang tidak berbasis pada bukti nyata, yang hanya berfungsi untuk merusak citra proses demokrasi.
Sebagai seorang pemimpin yang sudah menjabat selama lima tahun, Edy seharusnya memberikan contoh yang lebih baik dalam menjaga kepercayaan publik, bukan justru berusaha merusak integritas pilkada yang sudah berjalan sesuai mekanisme.
Tim hukum Edy jelas keliru jika mereka beranggapan bahwa upaya menggugat hasil pilgub bisa dilakukan dengan cara-cara yang tidak transparan.
Mereka gagal memahami bahwa publik kini semakin cerdas dalam melihat permainan politik yang mengedepankan kepentingan pribadi dan partai merahnya di atas kepentingan rakyat. Ini bukan hanya soal kalah atau menang dalam sebuah gugatan, tetapi juga soal bagaimana mereka memandang demokrasi dan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya.
Pada saat yang sama, kekalahan ini mencerminkan penolakan rakyat Sumut terhadap kepemimpinan Edy Rahmayadi selama periode pertama. Selama lima tahun menjabat, Edy seakan absen dari upaya memperbaiki kualitas hidup rakyat Sumut.
Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial yang terjadi justru semakin parah di bawah kepemimpinannya. Rakyat Sumut mulai merasakan bahwa janji-janji kampanye pada 2018 hanya tinggal kenangan, dan tak ada pembaruan yang berarti bagi kesejahteraan mereka.
Ketidakpercayaan ini semakin terasa ketika Edy tidak menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik. Bukannya memperbaiki diri, ia lebih memilih untuk menutup telinga dan mempertahankan kebijakan yang gagal.
Keputusan-keputusan yang diambil selama kepemimpinannya justru semakin jauh dari harapan masyarakat. Rakyat Sumut ingin perubahan, tetapi yang mereka dapatkan justru stagnasi dan kebijakan yang tak pro rakyat.
Kemenangan pasangan calon lainnya dalam Pilgub Sumut juga menegaskan betapa besar keinginan masyarakat untuk perubahan. Mereka tidak ingin terus berada di bawah kepemimpinan yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Inilah yang menjadi pesan kuat dalam Pilgub kali ini: rakyat menginginkan pemimpin yang lebih transparan, berintegritas, dan benar-benar memperhatikan aspirasi mereka.
Kritik tajam juga harus ditujukan pada cara tim hukum Edy yang tampaknya lebih fokus pada strategi mencari celah hukum, ketimbang menyampaikan argumen yang berbasis pada fakta yang ada.
Mereka terjebak dalam logika pembenaran tanpa mempertimbangkan kenyataan yang ada di lapangan. Keberhasilan dalam gugatan hukum tidak bisa didapatkan dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip keadilan.
Bagi Edy Rahmayadi, kekalahan ini seharusnya menjadi momen refleksi. Alih-alih terus mengajukan gugatan yang semakin memperburuk citranya, Edy sebaiknya menerima hasil pilkada dengan lapang dada.
Kalah atau menang dalam pilkada adalah hal yang biasa, namun yang lebih penting adalah bagaimana menerima keputusan tersebut dan bekerja untuk masa depan yang lebih baik. Pemimpin sejati adalah yang bisa berdiri teguh meski tidak selalu mendapat kemenangan.
Namun, yang terjadi saat ini adalah sebaliknya. Edy masih terperangkap dalam kegagalan masa lalu dan enggan untuk mengakui bahwa rakyat sudah memilih untuk melangkah ke arah yang baru.
Dalam dunia politik, tidak ada yang lebih berharga daripada kepercayaan rakyat. Dan kepercayaan tersebut kini telah sirna. Tim hukum yang mendampingi Edy pun perlu mengevaluasi kembali pendekatan mereka yang terkesan memperburuk situasi.
Secara keseluruhan, gugatan Edy Rahmayadi di MK adalah sebuah pembelajaran bagi semua pihak. Itu bukan hanya soal ketidakmampuan dalam meraih kemenangan hukum, tetapi juga tentang bagaimana seseorang atau tim hukum bisa kehilangan arah ketika mencoba untuk memperjuangkan sesuatu yang tidak didasari pada kebenaran.
Rakyat Sumut sudah cukup, mereka ingin perubahan, dan perubahan itu tak akan pernah datang jika pemimpin mereka masih terperangkap dalam egonya.
