Jurnalsumut.id – Sampai hari ini, Tim Hukum Edy Rahmayadi belum mencabut laporan seperti yang dilakukan oleh Tim Hukum Bobby Nasution.
Calon Gubernur Sumut nomor urut 1 Bobby Nasution meminta tim hukum untuk mencabut laporan polisi terkait pelemparan mobil yang ditumpanginya usai debat kedua Pilgub Sumut di Medan. Tim hukum menyebut laporan itu sudah resmi dicabut.
“Kami dari Tim Hukum Bobby-Surya secara resmi sesuai dengan arahan calon Gubernur Sumut Bapak Bobby Nasution untuk mencabut laporan yang kami laporkan kemarin tanggal 7 November 2024, sudah kami cabut laporan tersebut,” kata Sekretaris Tim Hukum Bobby-Surya, Ranto Sibarani dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).
Sebelumnya diberitakan, Tim Hukum Bobby-Surya melaporkan peristiwa mobil Bobby Nasution dilempar usai debat kedua Pilgub Sumut ke Polrestabes Medan, Kamis (7/11). Bobby pun meminta laporan dicabut hari ini.
“Oleh karena itu, kami sepakat dengan tim pemenangan, saya juga sudah minta kepada tim pemenangan untuk pelaporan itu dicabut saja, kita mintanya hari ini harus dicabut, Pilkada ini tujuan kita memilih pemimpin dengan cara yang damai dengan cara yang sejuk,” kata Bobby di Kabupaten Humbang Hasundutan, Jumat (8/11).
Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Pilkada Damai
Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menegaskan komitmennya terhadap pentingnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang damai dan bebas dari unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).
Dalam berbagai kesempatan, beliau menekankan bahwa keberhasilan demokrasi di Indonesia sangat bergantung pada proses pemilihan yang berlangsung secara adil dan damai.
Dalam konteks Pilkada, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa setiap pemilih memiliki hak untuk memilih tanpa adanya intimidasi atau tekanan dari pihak manapun.
Suasana yang kondusif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua calon dapat bersaing secara sehat, tanpa menciptakan perpecahan di masyarakat. Pelaksanaan Pilkada yang damai akan mencerminkan kematangan demokrasi bangsa.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan selama 100 hari kerja sejak menjabat, fokus utamanya adalah pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dan digitalisasi sesuai program Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Pentingnya koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan lancar. Kerjasama yang baik dengan berbagai stakeholder, termasuk lembaga pemantau, akan membantu menciptakan suasana yang aman dan transparan selama pemilihan.
